Pemerintah Loa Janan Dorong Petani Pasarkan Hasil Panen Tanpa Perantara

SepintasInfo, TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Loa Janan tengah mengembangkan strategi pemasaran hasil pertanian pekarangan agar petani bisa mendapatkan keuntungan lebih maksimal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi selama ini adalah ketergantungan pada tengkulak yang kerap memainkan harga. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya menciptakan jalur pemasaran yang lebih menguntungkan.

Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara guna mencari solusi terbaik agar petani kecil bisa menikmati hasil panen dengan harga yang lebih layak.

“Kami ingin menciptakan sistem distribusi yang adil agar petani tidak dirugikan. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat kerja sama dengan koperasi dan memanfaatkan platform digital untuk pemasaran langsung,” ujarnya.

Hery menjelaskan bahwa dengan adanya penjualan langsung ke konsumen, petani dapat menghindari potongan harga yang biasa terjadi saat menjual ke tengkulak. Oleh karena itu, pihak kecamatan juga berencana mengadakan pelatihan bagi petani agar mereka bisa memanfaatkan media sosial dan marketplace dalam memasarkan produk pertaniannya.

“Jika mereka bisa menjual hasil panen melalui platform digital atau koperasi, keuntungan tentu akan lebih besar. Ini juga bisa membantu menjaga kestabilan harga di pasar,” kata Hery.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pembentukan kelompok tani yang bisa bekerja sama dalam pemasaran hasil panen, sehingga daya tawar mereka lebih kuat. Menurut Hery, langkah ini adalah bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan ekonomi yang lebih mandiri bagi petani di Loa Janan.

“Kami ingin masyarakat memiliki akses pasar yang lebih luas, sehingga hasil pertanian pekarangan bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan,” tutupnya.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan petani di Loa Janan dapat lebih mandiri dan tidak lagi terjebak dalam sistem distribusi yang merugikan. Pemerintah akan terus mengawal kebijakan ini agar kesejahteraan petani dapat meningkat secara berkelanjutan. (ADV/Diskominfo Kukar)