SepintasInfo, Tenggarong – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Embalut menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah hambatan birokrasi yang dinilai terlalu rumit. Kepala Desa Embalut, Yahya, mengungkapkan bahwa sejumlah program usaha desa terhambat akibat prosedur administrasi yang panjang di tingkat kabupaten.
“Salah satu contohnya adalah pengadaan dispenser untuk Pertades yang belum juga terealisasi. Prosesnya begitu lama dan belum ada kejelasan, padahal dana sudah disiapkan,” kata Yahya, Senin, 4 Maret 2025.
Selain itu, program pengembangan keramba ikan juga masih terkendala dukungan dari pemerintah kecamatan, meskipun sektor ini berpotensi memberikan keuntungan Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan.
“Kami melihat peluang besar dalam pengembangan BUMDes, tetapi dukungan dari pemangku kebijakan masih minim. Seharusnya, dana desa lebih diarahkan untuk usaha produktif yang bisa memberikan dampak jangka panjang,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan BUMDes yang lebih profesional dan transparan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Jika birokrasi bisa dipermudah, BUMDes dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemdes Embalut berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah agar pengelolaan BUMDes bisa lebih efektif. “Kami ingin BUMDes menjadi badan usaha yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tegas Yahya.
Dengan banyaknya kendala yang dihadapi, Yahya berencana mengajukan laporan resmi kepada pihak terkait untuk memastikan pengelolaan dana BUMDes berjalan sesuai aturan dan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Embalut. (ADV/Diskominfo Kukar)
More Stories
UMKM Kukar Diberi Pendampingan Digital agar Adaptif dan Kompetitif
Diskop UKM Kukar Latih UMKM Kuasai Strategi Digital untuk Perluas Pasar
Pembangunan Pasar Tangga Arung Masuki Tahap Final, Pemkab Siapkan Fasilitas Penunjang