Pembangunan Jalan Poros Hulu Kukar Tetap Jalan, Meski Tanpa Dana Pusat

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memutuskan untuk melanjutkan proyek peningkatan jalan poros di wilayah hulu meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat tidak dikucurkan. Komitmen pembangunan tetap dijalankan dengan pembiayaan murni dari APBD.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, mengatakan proyek ini semula dianggarkan dari kombinasi DAK dan APBD. Namun karena DAK tidak terealisasi, anggaran sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah. “Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilainya sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” ucapnya.

Menurut Wiyono, jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat di beberapa kecamatan di wilayah hulu. Jalan itu menjadi penghubung utama yang digunakan untuk distribusi barang, mobilitas warga, serta akses ekonomi masyarakat ke kota.

“Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” kata Wiyono. Infrastruktur tersebut juga mendukung penurunan biaya logistik dan peningkatan akses masyarakat ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Keputusan Pemkab Kukar untuk tetap melanjutkan pembangunan ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pelayanan publik dan penguatan konektivitas antarwilayah.

Proyek yang telah berjalan sejak tahun 2022 ini menjadi bagian dari strategi Kukar dalam memperluas jangkauan pembangunan hingga ke wilayah pinggiran. Meskipun tidak didukung anggaran pusat, pembangunan tidak boleh berhenti karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Wiyono memastikan proyek ini tetap sesuai dengan standar mutu dan jadwal yang telah ditentukan. Pemerintah daerah ingin memberikan contoh bahwa proyek strategis tetap bisa direalisasikan dengan pembiayaan lokal yang tepat sasaran.

Dengan dilanjutkannya pembangunan ini, masyarakat di kawasan hulu diharapkan merasakan dampak nyata dari kehadiran infrastruktur yang lebih baik. (ADV/Diskominfo Kukar)