August 15, 2026

Pemkab Kukar Raih WTP Ketujuh, Komitmen Transparansi Keuangan Diperkuat

LHP BPK RI atas LKPD tahun 2024 yang diserahkan Kepala BPK RI perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto diterima Bupati Kukar Edi Damansyah di Auditorium Nusantara BPK Kaltim Samarinda.

LHP BPK RI atas LKPD tahun 2024 yang diserahkan Kepala BPK RI perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto diterima Bupati Kukar Edi Damansyah di Auditorium Nusantara BPK Kaltim Samarinda.

SepintasInfo, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Capaian ini merupakan kali ketujuh secara berturut-turut yang diperoleh Pemkab Kukar.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Kukar Edi Damansyah dalam acara penyerahan LHP BPK di Auditorium Nusantara, Samarinda, Jumat (23/5/2025).

Edi mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemkab Kukar dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan cerminan komitmen terhadap akuntabilitas dan integritas birokrasi.

“Ini bentuk kepercayaan publik atas pengelolaan anggaran kita. Tapi yang lebih penting adalah menjaga integritas dan transparansi ke depan,” ujarnya.

Kepala BPK Kaltim, Mochammad Suharyanto, menyampaikan bahwa opini WTP bukan berarti tanpa catatan. Ia mengingatkan bahwa masih terdapat ratusan rekomendasi dan puluhan temuan yang perlu segera ditindaklanjuti.

“WTP adalah bentuk apresiasi atas penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar, tapi bukan jaminan tak ada potensi fraud. Pemda tetap harus melakukan pengawasan dan perbaikan sistem pengendalian intern,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa sebanyak 184 temuan dan 489 rekomendasi masih memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, Pemkab Kukar didorong untuk lebih sigap dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan terus memperbaiki tata kelola anggaran.

Edi menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan menjadikan hasil LHP sebagai bahan evaluasi strategis demi memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

“Capaian ini bukan akhir, melainkan pengingat agar kita terus berbenah dan memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kukar)